Lompat ke isi utama
Berita
Ketua dan Anggota Bawaslu INHU Pada saat kegiatan pendidikan Pengawas partisipatif di Kantor Bawaslu INHU
humas
Rengat Barat – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) resmi melaksanakan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 dengan tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”, Kamis (4/6/2026).
Anggota Bawaslu INHU Dwi Apriansyah Indra Pada saat memberikan Materi Pada Kegiatan pendidikan Pengawas partisipatif (P2P) Kamis 04 Juni 2026 di Kantor Bawaslu INHU
humas
INDRAGIRI HULU – Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Dwi Apriansyah Indra, menyampaikan materi tentang sengketa pemilu dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Kamis (4/6/2026).
Anggota Bawaslu INHU Salestia Deni,SH.,MH Pada saat menyampaikan Materi pada Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) INHU Kamis 04 Juni 2026
humas
INDRAGIRI HULU – Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Salestia Deni, SH., MH, menjadi pemateri dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Kamis (4/6/2026).
Anggota Bawaslu INHU Salestia Deni,SH.,MH Pada saat menyampaikan Materi Pada Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) di Kantor Bawaslu INHU Kamis 04 Juni 2026
humas
INDRAGIRI HULU – Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Salestia Deni, SH., MH, menjadi pemateri dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Kamis (4/6/2026).
Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Dwi Apriansyah Indra,
humas
RENGAT, 1 Juni 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mengingatkan seluruh partai politik peserta Pemilu untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 terkait pemenuhan keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.