Bawaslu Inhu Dorong Partisipasi Lewat Pendidikan Pengawasan Partisipatif

Indragiri Hulu,- Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) turut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2025 yang akan diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Republik Indonesia.

Ketua Bawaslu Inhu, Dedi Risanto, S.IP., SH., M.Si., menjelaskan bahwa pendidikan ini merupakan bagian dari strategi nasional Bawaslu RI untuk memperkuat keterlibatan masyarakat sebagai pengawas partisipatif dalam setiap tahapan pemilu.

“Pendidikan ini menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat agar lebih memahami peran penting pengawasan, serta dapat menjadi bagian dari upaya kolektif menjaga integritas demokrasi,” ujar Ketua Bawaslu Inhu tersebut.

Peserta yang mengikuti program ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, pegiat demokrasi, organisasi masyarakat, kelompok disabilitas dan warga umum yang memiliki kepedulian terhadap proses pemilu yang bersih dan adil.

Seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran akan dilakukan secara daring, dengan materi yang mencakup regulasi pemilu, strategi pengawasan partisipatif, serta mekanisme pelaporan pelanggaran. Selain itu, peserta juga mendapatkan pelatihan tentang cara mengidentifikasi potensi pelanggaran dan langkah-langkah pencegahannya.

Menurut Dedi, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bukan hanya pelengkap, tetapi bagian krusial dalam memastikan setiap proses tahapannya berjalan transparan dan akuntabel.

“Kami berharap setelah mengikuti pendidikan ini, para peserta bisa menjadi penggerak pengawasan di komunitas masing-masing dan ikut menjaga proses demokrasi, baik dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah mendatang,” katanya.

Dedi juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi langkah konkret Bawaslu dalam membangun ekosistem pengawasan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tetapi juga harus ada keterlibatan aktif dari masyarakat. Melalui pendidikan pengawasan partisipatif ini, kami mendorong terciptanya kader-kader pengawasan yang mampu membaca situasi di lapangan, mengenali indikasi pelanggaran, dan tahu bagaimana menindaklanjutinya sesuai prosedur,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa pengawasan partisipatif menjadi salah satu strategi preventif paling efektif dalam menekan pelanggaran, terutama menjelang tahun politik.

“Dengan adanya pelatihan seperti ini, masyarakat kita tidak hanya menjadi penonton, tapi bisa menjadi pelaku utama dalam menjaga kualitas demokrasi,” ujarnya lebih lanjut.

Dengan keterlibatan aktif masyarakat melalui pendidikan semacam ini, Bawaslu Inhu optimistis bahwa semangat demokrasi yang sehat dan berintegritas akan terus tumbuh, dimulai dari tingkat lokal hingga nasional.