270 Kepala Daerah, Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota Melaksanakan Rakor bersama Mendagri

Rengat (Bawaslu Kab. INHU) – Kemendagri melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) membahas Persiapan Pelaksanaan Pilkada serentak bersama dengan 270 Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), Ketua KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan Ketua Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/ Kota secara online melalui aplikasi zoom meeting pada Jumat, (5/6/2020) sekira pukul 08.00 Wib s.d selesai. Kegiatan ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negri Jend Pol (Purn) Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Turut hadir dalam Rakor tersebut Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD, Ketua KPU RI Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA, Ketua Bawaslu RI Abhan, S.H, M.H, Ketua DKPP RI Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Para Gubernur Daerah pelaksana Pilkada, Para Bupati dan Walikota Daerah Pelaksana Pilkada, Para Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Daerah pelaksana Pilkada. Ketua Bawaslu Inhu Dedi Risanto mengikuti Rakor di ruang VIP kantor Bupati Inhu bersama Wakil Bupati Inhu, KPU Inhu, Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor se-Kabupaten Inhu. Dedi mengatakan, “banyak hal yang dibahas dalam Rakor secara online ini, salah satunya terkait anggaran Pilkada 2020, yang mana kondisi protokol kesehatan cegah penularan Covid-19 perlu dipertimbangkan.” Dedi melanjutkan, “Jika jumlah pemilih di TPS dikurangi dari Pemilu sebelumnya, tentu akan ada penambahan TPS. Hal ini juga menjadi pembahasan yang urgen.” Papar Dedi. Rencana pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi Covid-19, akan menguras energi banyak pihak. Terutama Penyelenggara Pilkada. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dan diputuskan. Karena kritikan yang paling tajam adalah sorotan atas pilihan urgensi politik atau kesehatan. Meramu dan mengakomodir semua hal ini tentu bukanlah perkara yang mudah. Mengenai tekhnis kampanye dan tahapan Pilkada, Rakor tersebut dapat menjadi wadah menampung aspirasi dan saran dari berbagai pihak dan lembaga terkait. Namun kewenangan tentang hal tersebut tentu mutlak ada di KPU. (Eel, 6 Juni 2020)