Supervisi 2 Kecamatan, Bawaslu Riau: “Pentingnya Pencegahan Pelanggaran Pilkada”

Rengat, (Bawaslu Kab. INHU) – Masih dalam tahapan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020, anggota Bawaslu Provinsi Riau Gema Wahyu Adinata, SH didampingi oleh anggota Bawaslu Inhu Rony Fitrian, S.IP melakukan supervisi di dua Kecamatan pada, Rabu (8/7/2020). Pada saat berkunjung di Kecamatan Rengat Barat, Gema memberikan arahan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu untuk melakukan tugas pengawasan dengan mengedepankan pencegahan, terutama pada tahapan verifikasi faktual, karena pada tahapan ini sangat berpotensi terjadinya pelanggaran. Sementara itu, Rony Fitrian mengharapkan kepada jajaran pengawas sampai ke tingkat bawah untuk melakukan pengawasan dengan mengikuti standar protokol kesehatan. “Jajaran pengawas pemilu harus memakai APD dalam melakukan tugas pengawasan Pilkada di masa pandemi ini,” tuturnya. Jaya Syahputra Nasution selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Rengat Barat membenarkan adanya kunjungan anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Inhu melalui handphone pada Kamis (9/7/2020). “Pak Roni mendampingi kegiatan supervisi Pak Gema ke kantor Panwaslu Kecamatan Rengat Barat kemaren tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB,” ungkap beliau. Menurut Jaya, kunjungan pimpinan Bawaslu untuk membahas potensi pelanggaran pada proses verikasi faktual calon perseorangan. Arahan penting yang disampaikan yaitu upaya pencegahan apabila adanya dugaan pelanggaran. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Batang Cenaku, Mahidi Oktra. “Pimpinan Bawaslu Provinsi bersama pimpinan Bawaslu Inhu hadir di kantor Panwaslu kecamatan Batang Cenaku pada tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB,” terang beliau saat dikonfirmasi melalui handphone pada Kamis (9/7/2020). Beliau menjelaskan, banyak arahan yang disampaikan oleh pimpinan Bawaslu. Terutama dalam pengawasan proses verifikasi faktual, harus mengutamakan pencegahan bila ada dugaan pelanggaran. (Eel, 10 Juli 2020).